Antisipasi Kelangkaan Obat RSUD Bangkinang, DPRD Kampar Desak Pemkab Lakukan Pergeseran Anggaran

Pemersatu Bangsa Mei 18, 2026 0

KAMPAR, DIGITAL KAMPAR

Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menekankan pentingnya penanganan cepat dari pemerintah daerah terkait persoalan ketersediaan obat di RSUD Bangkinang. Rumah sakit milik daerah tersebut diperkirakan bakal mengalami keterbatasan stok obat mulai Agustus 2026 jika tidak segera diantisipasi.

Hal strategis ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat, Tony Hidayat, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).

Menurut Tony, persoalan ketersediaan obat di RSUD Bangkinang menjadi perhatian utama dan prioritas lembaga DPRD karena bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

DPRD Soroti Sisa Anggaran Obat Hanya Cukup Hingga Juli

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi II DPRD Kampar membedah secara rinci kondisi riil serapan anggaran farmasi rumah sakit. Tony memaparkan bahwa persoalan yang paling krusial saat ini adalah menipisnya sisa pagu belanja obat.

“Hal yang paling krusial adalah soal ketersediaan obat. Dari pagu belanja obat yang tersedia, sebagian besar sudah terpakai,” ujar Tony.

Ia menjelaskan, total pagu belanja obat RSUD Bangkinang tahun ini mencapai sekitar Rp6,7 miliar. Namun, sekitar Rp4,7 milar di antaranya telah terserap, sehingga sisa anggaran yang ada saat ini hanya berkisar di angka Rp2 miliar.

Sementara itu, kebutuhan operasional untuk pengadaan obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar setiap bulannya. Dengan kalkulasi tersebut, sisa anggaran yang ada diprediksi hanya mampu bertahan sampai bulan Juli 2026.

“Kalau melihat kebutuhan sekarang, kemungkinan obat hanya tersedia sampai Juli. Yang dikhawatirkan terjadi kekosongan obat pada Agustus hingga sebelum APBD Perubahan disahkan,” cetusnya.

Bukan Masalah Ketiadaan Dana, Tapi Terbentur Aturan Pagu

Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kampar menilai kendala ini bukan disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kampar tidak memiliki dana daerah, melainkan adanya keterbatasan regulasi mengenai batas maksimal (pagu) belanja obat yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Tony menyebutkan, Pemkab Kampar sebenarnya memiliki potensi sumber pendanaan lain yang cukup meyakinkan, salah satunya berasal dari piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat ditagih secara berkala setiap bulan.

“Uangnya sebenarnya ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang setiap bulan bisa ditagih. Tetapi batas maksimal belanja obat yang diperbolehkan pemerintah hanya segitu,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

DPRD Dorong Opsi Pergeseran Anggaran dan Penggunaan BTT

Sebagai langkah cepat dan solusi konkret, Komisi II DPRD Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar untuk segera mengambil tindakan medis-birokrasi melalui pergeseran anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) bergulir.

Selain pergeseran anggaran, DPRD Kampar juga mendorong pemerintah daerah untuk melirik opsi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memenuhi kebutuhan pengadaan obat rumah sakit yang sifatnya mendesak ini.

“Kami meminta pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran, mungkin bisa dilakukan pada Juni nanti, khusus untuk menggeser pagu belanja obat rumah sakit. Ini mendesak,” tegas Tony.

Ia mengingatkan dengan keras agar jajaran eksekutif tidak mengulur-ulur waktu dalam mengeksekusi solusi ini. Sebab, jika persoalan regulasi pagu anggaran ini tidak segera ditangani, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak taruhannya.

“Kalau ini tidak segera dilakukan, rumah sakit bisa tidak berfungsi optimal karena tidak ada obat,” pungkas Tony Hidayat.***"(Adv)